PeradilanTata Usaha Negara merupakan bagian dari Mahkamah Agung. Dalam ketentuan Pasal 24 [1] Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa: Ayat (1). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bahwa surat Tegugat Nomor : .7/2011, tertanggal 01 Agustus 2011, merupakan jawaban atas surat Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 13 Juni 2011, adalah surat yang kedua, dimana sebelumnya Penggugat (Sdr. Yulia Karyanti) telah mengirim surat kepada Tergugat untuk melakukan pemblokiran sertipikat a quo pada tanggal 4 Mei 2011. Untukitu yang diberi kuasa mewakili untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, membuat dan menandatangani surat gugatan, membuat dan/atau mengajukan replik, mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi, membuat dan/atau mengajukan kesimpulan, membela hak-hak serta mengurus Mengenaikewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, ada "syarat" yang harus dipahami. Hal ini dimaksudkan agar sengketa tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum melangkah ke kewenangan mengadili tersebut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai subjek. b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas legalitas juga secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") yang menyebutkan:. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. Asas legalitas b. AlurPendaftaran E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Surat Kuasa Sejumlah 6 (Enam) Eksemplar Disertai Foto Copy Kartu Pengenal Advokat (Apabila Dikuasakan) disertai Soft Copy dalam bentuk pdf Pembaruan Peradilan 2010-2035. Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) : UGyd.

contoh surat kuasa peradilan tata usaha negara